JURNALPANTURA.COM - Brebes, Masalah tunggakan SKTM yang menembus hingga 9,331 Miliar Rupiah uang harus dibayarkan oleh Pemkab Brebes kepada rumah sakit milik pemerintah membuat DPRD Brebes turun tangan mengundang seluruh OPD terkait.
Jumlah pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM di Kabupaten Brebes yang tercover jaminan kesehatan daerah disinyalir banyak terjadi tumpang tindih dengan peserta BPJS Kesehatan PBI.
Tidak sinkronnya pendataan setelah Jamkesda pengguna SKTM di tahun ini hingga bulan Mei mengbengkak lebih dari 9,3 miliar rupiah.
Anggota Komisi empat DPRD Brebes Abdullah Sya'faat mempertanyakan persoalan validasi data persoalan layanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial.
"Mereka tidak bisa menjawab dengan meyakinkan soal validasi data BPJS PBI yang sudah tidak aktif" Jelas Abdullah.
Hal ini karena masalah akan terus terjadi bila tidak keseriusan Pemkab Brebes untuk melaksanakan perbaikan data.
Persoalan tunggakan SKTM dikarenakan sinkronisasi data yang terjadi tumpang tindih.
"Berapapun dana yang digelontorkan oleh APBD tetap saja akan bermasalah" tukas Abdullah anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera.
Semua instansi diminta duduk bareng menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi persoalan amburadulnya pendataan di kabupaten terjadi sejak lama dan tidak pernah terselesaikan. (/Hartamas)
